Beberapa hari yang lalu, Kota Probolinggo meraih sertifikat Open Defecation Free. Ini adalah hasil verifikasi dari 10 titik sampling kelurahan, 10 lokasi SD/MI, dan satu pondok pesantren. Meski begitu, upaya perbaikan sanitasi terus berlanjut dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim verifikator Provinsi Jawa Timur.
Rekomendasi tersebut mencakup pendataan seluruh kepala keluarga untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang melakukan open defecation, baik terbuka maupun tertutup. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas sarana sanitasi yang lebih aman. Kualitas sanitasi yang baik juga sangat berpengaruh terhadap penurunan angka stunting.
Pemerintah Kota Probolinggo bertindak cepat menindaklanjuti rekomendasi ini dengan menggandeng Universitas Airlangga. Melalui program pengabdian masyarakat, diharapkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak meningkat dan perilaku masyarakat berubah, sehingga angka stunting bisa dikurangi.
"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair berkenan melaksanakan pengabdian masyarakat di sini. Hal ini sebagai dukungan nyata bagi kami untuk program penurunan kasus stunting dan tercapainya 100 persen open defecation free (bebas dari buang air besar sembarangan)," kata Nurkholis.
Selain itu, Nurkholis menambahkan, pemerintah berupaya memastikan masyarakat Probolinggo memiliki fasilitas sanitasi yang memadai melalui berbagai program. Dana Alokasi Khusus (DAK) dari DPUPR PKP dialokasikan untuk 85 kepala keluarga, dana inpres untuk 21 kepala keluarga, Baznas untuk 126 kepala keluarga, dan Korpri untuk 52 kepala keluarga.
(Bay****)
