NUSANTARA NEWS AMURANG BARAT - Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan Welly Repi, mengatakan " Tentu Kami sangat menyayangkan hal-hal seperti ini bisa terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan" ujar Repi dampingi Ketua Partai Hanura Kabupaten Minahasa Selatan Jery Denny Lapian, setelah mendapat informasi dimana tidak libatkan pimpinan dewan sementara lainnya, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sementara Kabupaten Minahasa Selatan Steven Lumowa dari partai PDI-P gelar Rapat paripurna pengusulan pimpinan DPRD Minsel masa jabatan 2024-2029 Dinilai menyalahi aturan.
"Memang dapat disebut menyalahi aturan, sepertinya ada skenario yang disebut ada undang dibalik batu" tutur Lapian yang juga adalah ketua Relawan Ratu Prabu Minsel ini, menambahkan hal tersebut diatas adalah contoh yang hanya membuat gaduh para elit politik di daerah kita ini" jelas Tonaas Brigade Manguni Minsel ini
Rapat paripurna yang di gelar pada hari kamis 26 September 2024 di duga sengaja tidak mengikut sertakan Wakil Ketua Dewan dari Partai Golkar Ezekiel Paruntu dan fraksi -fraksi yang ada termasuk Fraksi partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat dan fraksi lainnya.
Tentunya kami sangat menyayangkan itu terjadi karena mereka berada di situ sebagai wakil rakyat Minahasa Selatan dan setau kami disaat itu sementara ada orentasi anggota dewan yang baru kalau itu terjadi di hari kamis 26 September 2024 dan hanya di hadiri oleh satu fraksi berati penilayan kami paripurna tersebut adalah ilegal dan kami meminta pihak hukum/atau dewan etik DPRD untuk turun menyelidiki hal tersebut. Ucap Welly
Tentu kami yang masuk dalam koalisi KIM Plus di Minahasa Selatan mengingatkan walau kami tidak berada saat ini di DPRD Minsel sebagai wakil Rakyat tapi kami akan tetap memantau dan menyuarakan hak-hak rakyat Minahasa Selatan .
(Wells/Welly***)
