Nusantara News Probolinggo - Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berupaya meningkatkan pengelolaan Terminal Seruni Poin dan Gerbang Wisata melalui rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan Indonesia Tourism Development Project (ITDP) yang digelar di Ombas Café & Resto Probolinggo pada Rabu (13/11/2024). Acara ini bertujuan untuk memperkuat strategi pengembangan destinasi wisata di wilayah tersebut.
Hadir dalam acara ini Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, bersama sejumlah perwakilan penting dari Bank Dunia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Turut mendampingi, hadir pula Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo Saniwar, Kepala Bapelitbangda M. Sjaiful Effendi, serta Kepala DKUPP Taufik Alami.
Pada kesempatan itu, Kasubdit Wilayah II Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Mujutahid Hidayat, memberikan pembaruan tentang perkembangan pengelolaan Terminal Seruni Poin dan Gerbang Wisata. Hadir pula Ketua Tim Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman, Putri Anggraeni, dan Task Team Leader Bank Dunia, Evi Hermirasari, untuk memberikan masukan terkait pembangunan kawasan wisata ini.
Rapat ini menyoroti beberapa poin penting, terutama dalam pengelolaan Terminal Seruni Poin yang menjadi bagian dari proyek pengembangan Bromo Tengger Semeru (BTS) Tahap I. Pemkab Probolinggo memberikan dukungan penuh dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk memastikan pengelolaan ini berjalan maksimal. Namun, meskipun proyek pengelolaan sudah dimulai, pengelolaan BTS Tahap I dan IV masih menghadapi kendala karena belum tercatat sebagai aset resmi daerah.
Menurut Pj Sekda Heri Sulistyanto, rakor ini penting untuk menyamakan pandangan antar pihak terkait dalam mengelola Terminal Seruni Poin dan Gerbang Wisata Sukapura agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terutama di Kecamatan Sukapura. Ia berharap pengelolaan ini nantinya dapat meningkatkan perekonomian lokal serta pendapatan daerah.
“Kami berharap bisa mendistribusikan kegiatan operasional dan maintenance BTS Tahap I dan IV dengan baik, agar dampak positifnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ungkap Heri.
Pemkab Probolinggo juga berkomitmen untuk menggandeng pihak-pihak profesional dalam mengelola kawasan ini ke depannya, dengan berlandaskan kesepakatan kerjasama yang sinergis. Heri juga menambahkan bahwa Pemkab berharap agar Kementerian PUPR dapat memfasilitasi kolaborasi antara Balai Besar TNBTS dan Pemkab Probolinggo dalam merumuskan konsep pengelolaan BTS yang lebih matang untuk masa depan.
(MH***)
