Nusantara News Probolinggo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mempercepat pelaksanaan program 100 hari Bupati Probolinggo, Selasa (14/1/2025). Rapat berlangsung di ruang pertemuan Argopuro, Kantor Bupati Probolinggo, dan dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si., didampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bambang Heriwahjudi, serta Kepala Bapelitbangda M. Sjaiful Efendi. Hadir pula Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, serta Camat Kraksaan dan Pajarakan untuk memaparkan dukungan masing-masing terhadap program prioritas tersebut.
Dalam pembukaannya, Pj Bupati Ugas menekankan pentingnya penyelarasan visi, misi, dan prioritas program Bupati dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD 2025-2029, RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS, serta APBD. Menurutnya, program prioritas harus menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
“Visi, misi, dan program prioritas Bupati harus diakomodir dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah. Semua perangkat daerah harus berkolaborasi untuk menciptakan sinergitas demi mewujudkan program SAE (Sejahtera, Amanah-religius, dan Eksis berdaya saing),” ujar Ugas.
Pj Bupati juga menekankan perlunya kolaborasi antara seluruh perangkat daerah dan Camat, serta peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dalam maupun luar Kabupaten Probolinggo. Selain memaksimalkan APBD, Ugas mengajak semua pihak untuk menggali potensi dana dari sumber lain seperti APBD Provinsi, APBN, dan CSR guna mempercepat pembangunan.
Salah satu fokus utama dalam program 100 hari adalah "Wajah Baru Kota Kraksaan," yang bertujuan mempercantik infrastruktur pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Ugas mengingatkan pentingnya kerja sama tim yang solid untuk menghindari ego sektoral. “Program ini memerlukan sinergi yang kuat antara perangkat daerah dan masyarakat agar hasilnya optimal,” terangnya.
Di akhir rapat, Ugas menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Ia juga menyoroti penyelarasan dokumen perencanaan tingkat desa dengan kabupaten untuk memastikan pelaksanaan program lebih efektif dan efisien. “Semua program harus dikelola dengan baik, sesuai aturan, dan menjaga akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran,” tutupnya. Rakor ini menghasilkan pembagian tugas dan timeline kegiatan untuk mendukung kesuksesan program, khususnya "Wajah Baru Kota Kraksaan."
(MH***)
