Nusantara News Probolinggo - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun 2024 mulai dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo pada Jumat (21/3/2025) sore. Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan oleh Bupati Probolinggo, Gus Mohammad Haris. Acara ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Forkopimda, Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam nota penjelasannya, Bupati Probolinggo mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari BPS, perekonomian Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,16%, meningkat 0,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp 42,37 triliun, naik dari Rp 38,93 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara makro, perekonomian Kabupaten Probolinggo terus mengalami kemajuan.
Laju pertumbuhan ekonomi yang positif berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. PDRB per kapita Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 mencapai Rp 36,006 juta, naik dari Rp 33,563 juta pada tahun sebelumnya. Dari sisi kesejahteraan, peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,90%, turun dari 2,86% pada tahun 2023, yang mengindikasikan stabilitas harga barang dan jasa yang lebih baik.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 69,48% pada tahun 2023 menjadi 73,18% pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan perkembangan dengan capaian 70,85, masuk dalam kategori sedang. Persentase penduduk miskin turun menjadi 16,45%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17,19%. Penurunan juga terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, yang masing-masing turun dari 2,87% menjadi 2,63% dan dari 0,7% menjadi 0,6%.
Dalam laporan tersebut, juga disampaikan berbagai capaian di sektor pemerintahan, termasuk jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan yang dijalankan mencakup urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial. Selain itu, urusan wajib non-pelayanan dasar meliputi ketenagakerjaan, perlindungan anak, lingkungan hidup, kependudukan, koperasi, dan usaha kecil menengah.
Urusan pilihan yang dibahas dalam LKPJ mencakup sektor perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Selain itu, tugas pemerintahan daerah dalam koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, serta penanggulangan bencana juga menjadi bagian dari laporan. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi melalui strategi yang lebih optimal.
Bupati Probolinggo menyampaikan terima kasih kepada DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen yang telah berkontribusi dalam menjaga situasi kondusif di Kabupaten Probolinggo. Ia menegaskan bahwa meskipun masih terdapat tantangan, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bersih. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan pembangunan di Kabupaten Probolinggo semakin maju dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
(MH***)
