.png)
Nusantara News Probolinggo – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (30/06/2025), mendadak memanas saat Ketua Jamkeswatch Probolinggo Raya, Edi Suprapto, angkat bicara lantang soal kondisi layanan kesehatan di daerah dan akan adanya penonaktifan peserta PBI JK melalui SK Kemensos sebanyak ± 7.4 juta peserta secara bertahap seluruh Nusantara. Dalam forum resmi yang digelar di Ruang Banggar DPRD itu, Edi menekankan agar lembaga legislatif tak pernah lelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring terhadap layanan kesehatan yang menurutnya belum sepenuhnya maksimal.
"Jangan pernah bosan turun ke lapangan! Kesehatan ini nyawa, bukan sekadar layanan biasa. Masyarakat butuh kehadiran nyata dari para pemangku kebijakan,"tegas Edi, yang disambut anggukan beberapa anggota dewan.
Meski menyuarakan kritik keras, Edi juga memberikan apresiasi kepada Disdukcapil dan Dinas Kesehatan atas respon cepat dan kepeduliannya dalam membantu warga yang mengalami kesulitan dalam layanan administrasi dan kesehatan. Ia pun mendorong agar semua instansi terkait tetap proaktif dan tak menunggu laporan baru bergerak.
Sorotan lain yang tak kalah serius adalah soal kesejahteraan para perawat. Dalam forum itu, Edi langsung menyampaikan kegelisahannya kepada pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). “Jangan biarkan perawat jadi pahlawan tanpa tanda jasa! Beban kerja mereka luar biasa, tapi apakah gajinya sudah manusiawi?” kritiknya tajam.
Tak kalah berapi-api, pimpinan rapat Ning Ayu dan para anggota Komisi IV juga menyoroti regulasi BPJS yang kerap berubah-ubah, membuat warga kebingungan dan merasa ditelantarkan. Sorotan khusus juga diarahkan kepada layanan reaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang banyak dikeluhkan karena sering nonaktif mendadak oleh pemerintah pusat.
RDP hari ini dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, perwakilan OPD terkait, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), serta PPNI. Diskusi berlangsung dinamis, penuh kritik membangun dan usulan konkret demi satu tujuan bersama menghadirkan layanan kesehatan yang adil, layak, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Probolinggo.
Dengan sorotan tajam dan tuntutan konkret, RDP kali ini menjadi sinyal kuat bahwa publik tak lagi ingin janji-janji manis, tapi aksi nyata di lapangan. Dan satu hal pasti ,rakyat tak butuh basa-basi, mereka butuh bukti.
(MH**)
