.png)
Nusantara News Probolinggo, Aroma busuk korupsi makin menyengat. Setelah terbongkarnya skandal dana hibah Jatim yang menyeret salah satu tokoh penting, desakan publik untuk membongkar seluruh jaringan mulai bergemuruh. Ketua IWP (Ikatan Wartawan Probolinggo), Jamaludin , angkat bicara dengan nada tajam, bahkan menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap orang-orang dekat tersangka, tanpa pandang bulu, Selasa (29/07/2025)
Pernyataan ini dilontarkan Jamaludin saat menyoroti acara sosialisasi bertema “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi PSHAM” yang digelar di salah satu hotel di Kota Probolinggo, 28/07/2025, yang dihadiri oleh( AS ) tersangka kasus korupsi dana hibah Jatim menggunakan anggaran negara.Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tak hanya fokus pada pelaku utama, tapi juga lingkaran dalam yang turut menikmati hasil korupsi. Beliau juga mengatakan bahwa sangat miris sekali tersangka kasus korupsi berbicara tentang HAM.
"Jangan cuma berhenti di satu nama, Anwar Sadad !, Bongkar semua! Siapa pun yang terlibat, apalagi yang pernah dekat secara struktural dan personal dengan tersangka, harus diperiksa! Termasuk mantan Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo, Jamharir!" tegasnya saat dikonfirmasi,29/07/2025
Menurut Jamaludin, ini bukan lagi soal politik, tapi sudah menyentuh ranah moral dan kemanusiaan. Ketika rakyat berjibaku menghadapi himpitan ekonomi, justru ada pihak-pihak yang tega menari di atas penderitaan masyarakat. Dana hibah yang seharusnya menjadi penopang pembangunan daerah, malah dijadikan ajang bancakan oleh segelintir elit serakah.
Ia juga menantang aparat penegak hukum terutama KPK RI untuk tidak takut menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Kata dia, relasi politik, struktur organisasi, dan jejak rekam proyek harus ditelusuri. Semua pihak yang pernah terlibat dalam pusaran dana hibah Jatim harus diperiksa, tanpa pandang baju partai atau kedekatan dengan tokoh tertentu.
"Kami akan terus kawal! Tidak boleh ada satu pun yang lolos hanya karena punya beking atau baju partai. Semua sama di depan hukum!" tegasnya lagi. Nada suaranya meninggi, menunjukkan ketegasan sikap sekaligus keprihatinan mendalam terhadap situasi yang ada.
" Kami akan turun ke jalan bulan Agustus menjelang HUT Proklamasi kemerdekaan RI dengan aksi besar-besaran sebagai bentuk dukungan terhadap KPK RI agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya ! ", dengan wajah berapi - api.
Gelombang desakan ini menjadi alarm keras bagi institusi penegak hukum, bahwa publik sudah jenuh dengan sandiwara penindakan yang setengah hati. Jika kasus ini kembali dikubur dalam tumpukan berkas, maka kepercayaan rakyat pada sistem hukum benar-benar akan runtuh.
Bersambung...
(MH**)
