.png)
Nusantara News Probolinggo, Kebijakan harga pangan nasional kembali menjadi sorotan publik. Dua lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Probolinggo, yakni Lembaga Investigasi Negara (LIN) dan Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapal Kuda Nusantara (LPLH TN), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu (30/7), bertempat di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD.
RDP tersebut membahas ketimpangan serius dalam kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, serta masalah distribusi beras program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Kebijakan terbaru Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500/kg dan Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 8.000/kg, sedangkan HET beras medium di zona I (termasuk Probolinggo) ditetapkan hanya Rp 12.500/kg.
Ketua LIN, Syaiful Haq Amirul Haris, menegaskan bahwa kebijakan ini mengabaikan hitungan realistis di lapangan. “Jika konversi gabah ke beras menggunakan rendemen 50 persen, maka harga pokok produksi beras seharusnya sekitar Rp 13.000/kg. Pemerintah justru menetapkan HET lebih rendah dari biaya produksi, ini sangat tidak logis,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong pelaku penggilingan untuk menahan gabah dan tidak memprosesnya menjadi beras medium, karena justru akan merugi. Akibatnya, stok beras medium di pasaran menjadi tidak stabil dan menimbulkan kekosongan yang sering kali tidak terpantau.
Tak hanya itu, distribusi beras SPHP dari Bulog juga menuai kritik. Banyak kios dan pasar yang kerap tidak mendapatkan pasokan secara merata. “Pemerintah seharusnya menggandeng lebih banyak pihak dan memetakan titik distribusi sebelum menjalin kemitraan langsung dengan kios-kios tertentu. Hal ini yang menyebabkan kelangkaan dan harga pasar tak terkendali,” imbuhnya.
RDP turut dihadiri Komisi II DPRD Probolinggo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, serta PERPADI DPC Probolinggo. Salah satu usulan konkret yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah perlunya inspeksi mendadak (sidak) ke penggilingan padi, kios beras, pasar, hingga langsung ke masyarakat untuk melihat langsung permasalahan di lapangan.
Menanggapi hal itu, pihak DKPP bersama Perum Bulog menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pasar murah di seluruh 24 kecamatan, masing-masing dengan empat titik distribusi, sebagai langkah intervensi awal untuk meredam gejolak harga beras di masyarakat.
(MH**)
