.png)
Nusantara News Probolinggo - Seolah tak punya beban moral, tersangka kasus korupsi dana hibah Jawa Timur yang juga anggota DPR RI ( AS ) kembali memamerkan panggung politiknya. Dalam satu hari penuh, ia tampil di dua titik sekaligus , Pertama di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, lalu berlanjut ke Joglo Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Acara itu dibungkus dengan tema Hak Asasi Manusia bersama PIRA (Perempuan Indonesia Raya), sayap Partai Gerindra yang diadakan di Kejayan Kabupaten Pasuruan sedangkan di Kraksaan Probolinggo dihadiri oleh kalangan akademisi.
Ironinya, di balik mikrofon yang genggam, tersangka itu bicara lantang soal hak rakyat, padahal dirinya diduga kuat menikmati uang negara yang bersumber dari keringat rakyat kecil. Sebuah pemandangan yang menyesakkan dada, uang rakyat dirampas, tapi rakyat masih harus menonton pelaku dugaan perampasan itu berbicara tentang keadilan.
Tim investigasi IWP (Ikatan wartawan Probolinggo ) bahkan harus membuntuti langkah tersangka hingga ke Pasuruan. Fakta ini menunjukkan betapa percaya dirinya sang tersangka, seolah hukum hanyalah bayangan samar yang tak pernah menyentuh. Sebuah pertunjukan yang lebih mirip ironi ketimbang edukasi.
Jamaludin, aktivis IWP, langsung melontarkan komentar pedas namun tetap menjaga etika. Perbuatan yang dilakukan tersangka adalah tindakan tidak pantas yang menampar rasa keadilan masyarakat. “Tidak elok seorang tersangka korupsi tampil bicara soal hak asasi manusia. Itu ibarat menabur garam di luka rakyat. Masyarakat sedang terluka, uang mereka dikorupsi, tapi orang yang diduga mengambilnya justru tampil sebagai pejuang rakyat, ” Tegasnya, 30/08/2025.
Lebih lanjut, Jamaludin menyoroti lemahnya pengawasan hukum yang memberi celah tersangka untuk bebas berkeliaran dan berpidato seolah tanpa dosa. “Kalau ruang publik terus dijadikan panggung legitimasi bagi tersangka, maka jangan salahkan rakyat kalau akhirnya hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tambahnya.
Fenomena ini menorehkan ironi ganda , rakyat yang kecewa harus kembali menelan pil pahit melihat uang mereka digerogoti, lalu dirampas lagi harapannya oleh tontonan penuh kepalsuan. Hukum seharusnya jadi palu keadilan, bukan tirai yang bisa dibuka tutup sesuai kepentingan segelintir orang.
Bersambung.....
(MH***)
