.png)
Nusantara News Probolinggo - Kota Probolinggo kembali diguncang isu panas. Sebuah rumah sakit di kota Probolinggo diduga sengaja “naik kelas” tanpa mengindahkan pelayanan kesehatan khusus bagi peserta BPJS Kesehatan. Ironisnya, RS tersebut diduga berafiliasi langsung dengan orang nomor satu di Kota Probolinggo.
Warga pun resah. Mereka merasa dipinggirkan, seolah sakit hanya boleh ditangani dengan lembaran rupiah tebal, bukan dengan hak yang dijamin oleh negara. “Naik kelas” yang seharusnya jadi peningkatan mutu, justru dirasakan bak pagar berduri yang menolak rakyat kecil untuk masuk.
Ketua Partai Buruh Kota Probolinggo, Nur Achmad, tak tinggal diam. Dengan suara menggelegar, ia mengecam keras dugaan permainan kotor ini. Menurutnya, pelayanan kesehatan bukanlah arena bisnis eksklusif yang hanya melayani dompet gemuk. “Kalau benar RS ini milik pejabat nomor satu di kota, ini jelas bentuk arogansi kekuasaan! Rakyat kecil dipaksa jadi korban kebijakan elitis,” tegasnya,25/09/2025.
Nur Achmad menyindir tajam, bahwa rumah sakit seharusnya jadi tempat rakyat mencari kesembuhan, bukan jadi panggung politik penuh kepentingan. “Kalau hak dasar kesehatan saja digadaikan, lalu apa lagi yang mau dijual , Nyawa rakyat! ,ucapnya dengan nada marah.
Gelombang kritik terus mengalir, menuding bahwa perubahan status rumah sakit hanya kamuflase untuk mengerek tarif dan membatasi pasien BPJS meskipun memiliki izin resmi dalam perubahan status. Sementara itu, masyarakat menunggu tindakan pemerintah kota untuk berani menindak atau justru bungkam karena ada “tangan besar” yang bermain di balik layar.
(MH**)
