.png)
Nusantara News Lumajang - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Selasa (25/11/2025). Dalam suasana yang masih menyisakan debu letusan, ia datang untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana—mulai dari tanggap darurat hingga penanganan pasca-erupsi—betul-betul berjalan sesuai prosedur dan arahan Presiden RI.
Didampingi Bupati Lumajang, Danrem 083/Baladhika Jaya, Dandim 0821/Lumajang, serta Danyon 527/Baladewa Yudha, rombongan langsung menuju Desa Supiturang, salah satu titik yang paling parah tersapu awan panas guguran pada erupsi 19 November 2025. Di sana, jejak kehancuran masih terlihat jelas, seolah menjadi pengingat betapa cepat bencana bisa mengubah wajah sebuah kampung.
Dalam keterangannya, Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa masa tanggap darurat tahap pertama berakhir hari ini. Namun, setelah evaluasi lapangan dan mempertimbangkan kondisi warga, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat selama satu minggu ke depan. Ia menegaskan hal itu dengan nada serius, seakan ingin memastikan tak ada celah yang luput dari penanganan.
Ia juga menambahkan bahwa upaya penanganan pasca-erupsi terus dilakukan secara terkoordinasi, sejalan dengan instruksi Presiden RI. BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait bergerak bersama untuk mempercepat pemulihan.
Dalam paparannya, Letjen Suharyanto mengungkapkan bahwa erupsi Semeru bukan peristiwa baru. Sejak 2020 hingga 2025, gunung ini hampir setiap tahun menunjukkan aktivitas signifikan. Letusan 19 November 2025 menjadi salah satu yang paling berdampak, terutama bagi warga Dusun Sumbersari dan Supiturang yang rumahnya berada di jalur luncuran material vulkanik.
Meski begitu, penanganan tanggap darurat disebut berjalan baik. Pola evakuasi juga sudah tertata: warga kembali ke rumah saat siang untuk menyelamatkan barang yang masih bisa dibawa, lalu kembali ke pengungsian saat malam demi keselamatan.
Dalam kunjungan itu, Kepala BNPB juga menyoroti persoalan klasik yang kembali muncul: warga yang tinggal di Zona Merah. Beberapa warga Sumbersari sebenarnya sudah disiapkan hunian tetap (Huntap) di Desa Sumbermujur sejak erupsi 2021. Namun, sebagian memilih kembali ke wilayah rawan karena alasan jarak dan pekerjaan.
“Warga yang terdampak kali ini adalah mereka yang menolak relokasi karena pekerjaan dan jarak,” ujarnya.
Data sementara mencatat sekitar 100 rumah terdampak, dengan 22 di antaranya rusak berat hingga rata dengan tanah. Pemerintah memastikan proses relokasi akan dilakukan kembali, namun kali ini menyesuaikan keinginan warga: tetap dekat dengan Dusun Sumbersari. Rencana tersebut sudah disiapkan oleh Bupati Lumajang.
(SF**)
