.png)
Nusantara News Probolinggo - Gelombang pertanyaan dari masyarakat Jawa Timur semakin keras terdengar. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut tidak akan melindungi kader partainya jika terbukti melanggar hukum kini kembali diingatkan publik. Ucapan itu disampaikan saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2 Februari 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor. Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan dengan nada tegas bahwa siapa pun kader Partai Gerindra yang “brengsek” dan melanggar hukum harus ditindak tanpa pandang bulu.
Pernyataan itu kini menjadi sorotan publik di Jawa Timur. Nama Anwar Sadad kembali ramai dibicarakan setelah muncul berbagai dugaan yang mengaitkannya dengan pusaran kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur. Namun hingga kini, figur yang juga menjabat Ketua DPD Gerindra Jatim sekaligus anggota DPR RI tersebut masih menjalankan aktivitas politik seperti biasa. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Di tengah kegelisahan publik tersebut, Presiden Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (GAPKM), Juned ST, ikut angkat suara. Ia menyebut pernyataan keras Presiden Prabowo seharusnya menjadi bukti bahwa tidak ada ruang bagi kader partai mana pun yang bermain dengan korupsi. Menurutnya, keberanian pemimpin negara diuji justru ketika harus menindak orang-orang dari lingkarannya sendiri.
“Kalau Presiden Prabowo benar-benar serius memberantas korupsi, maka langkah nyata harus segera terlihat. Jangan sampai pernyataan keras itu hanya berhenti sebagai pidato di podium. Rakyat ingin melihat tindakan, bukan sekadar kata-kata,” Ujar Juned ST dengan nada tajam.
Juned juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh terhambat oleh kekuatan politik atau jabatan. Menurutnya, rakyat Jawa Timur sudah terlalu sering melihat drama penegakan hukum yang seolah berjalan lambat ketika menyentuh tokoh berpengaruh. Ia menilai, jika dugaan pelanggaran hukum memang ada, maka aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan transparan.
“Ini bukan sekadar soal satu nama atau satu kasus. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap negara. Jika benar ada kader Gerindra yang terlibat korupsi, maka justru Presiden Prabowo harus menjadi orang pertama yang mendorong penegakan hukum. Itu baru namanya keberanian pemimpin,” Tegas Juned, Selasa (10/2/2026).
Kini publik menunggu pembuktian dari komitmen tersebut. Pernyataan Presiden Prabowo tentang menindak kadernya sendiri telah terlanjur menjadi janji yang didengar luas oleh masyarakat. Bagi rakyat Jawa Timur, janji itu bukan sekadar kalimat politik, melainkan komitmen moral yang harus ditepati. Pertanyaan yang terus bergema pun masih sama, kapan Anwar Sadad dan pihak-pihak yang diduga terlibat benar-benar diproses secara hukum.
Jika hukum benar-benar berdiri tegak, maka tidak ada alasan untuk menunda. Sebab di mata rakyat, keadilan yang terlalu lama ditunggu sering kali terasa sama pahitnya dengan ketidakadilan itu sendiri.
(MH**)
