.png)
Nusantara News Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama DPRD Kabupaten Jember resmi menandatangani kesepakatan KUA-PPAS/KPA-PPBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif guna mengawal berbagai program strategis daerah yang diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Dalam keterangannya usai penandatanganan kesepakatan, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan rasa syukur atas kelancaran proses pembahasan anggaran tersebut.
Ia menegaskan bahwa APBD 2026 difokuskan pada optimalisasi berbagai sektor mendasar, dengan porsi terbesar diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan pelayanan publik.
Salah satu poin utama dalam perencanaan anggaran 2026 adalah lonjakan alokasi dana untuk sektor pendidikan, khususnya revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
Bupati Fawait mengungkapkan bahwa anggaran revitalisasi sekolah pada tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2025.
Pada tahun 2025 lalu kita sudah memecahkan rekor anggaran revitalisasi sekolah sepanjang sejarah Jember berdiri. Tahun 2026 ini, insya Allah jumlahnya akan jauh lebih besar lagi, ujar Gus Fawait.
Ia menambahkan, alokasi peningkatan fasilitas pendidikan tersebut tidak hanya ditujukan bagi sekolah negeri, melainkan juga menyasar sekolah-sekolah swasta dalam jumlah yang lebih besar sebagai bentuk keadilan anggaran.
Langkah ini diambil untuk mendukung program revitalisasi sekolah nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI.
Guna memaksimalkan serapan anggaran dari pusat, Pemkab Jember juga mengajak jajaran DPRD untuk bersama-sama mengawal dan menjemput bola program anggaran pemerentah pusat.
Menurutnya, langkah kunjungan kerja tersebut efektif demi memboyong alokasi anggaran pusat yang berlipat ganda untuk kemajuan Kabupaten Jember.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Jember terus berupaya menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar jargon "Jember Baru, Jember Maju" dapat terwujud secara nyata.
Dalam sektor kesehatan dan pelayanan dasar, Pemkab Jember memperkuat program Homecare Bupati mewajibkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan setiap hari Jumat di setiap kecamatan.
Kepala OPD ditugaskan sebagai koordinator wilayah untuk memantau langsung kendala pelayanan di masyarakat, sehingga penanganan tidak hanya berdasarkan laporan formal di atas meja.
Menanggapi adanya kritik dari masyarakat maupun berbagai pihak terkait jalannya pemerintahan, Bupati Gus Fawait menyambutnya secara terbuka sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
"Kritik yang dibangun berdasarkan teori, data, dan solusi adalah kritikan kelas tertinggi yang sangat kita harapkan. Berbeda dengan caci maki yang bukan budaya kita. Kami siap fokus bekerja dan menuntaskan seluruh program prioritas yang sudah tertuang dalam RPJMD demi kesejahteraan warga Jember," pungkasnya
(sam).
