Bayangkan, dana hibah yang seharusnya mengalir untuk pembangunan daerah, dari segi fisik maupun non fisik, kini tersedot oleh kantong-kantong hitam nan kelam. Bagaimana mungkin, seseorang yang sudah berstatus tersangka kasus korupsi bisa dengan mudahnya dilantik dan duduk di kursi terhormat? Apa tidak ada lagi rasa malu, rasa tanggung jawab, atau rasa hormat terhadap rakyat yang seharusnya diwakilinya?
Keresahan masyarakat Probolinggo, yang merasa telah dikhianati, bukanlah tanpa alasan. Ketakutan mereka akan semakin memburuknya praktik korupsi di lembaga legislatif begitu nyata. Jika oknum seperti MM, yang belum lama ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bisa melenggang bebas tanpa beban, apa yang bisa kita harapkan dari masa depan daerah ini? Apakah akan ada pembangunan yang benar-benar bermanfaat, atau hanya gedung-gedung kosong yang berdiri di atas puing-puing harapan yang hancur?
Bagi warga yang peduli dengan masa depan Kabupaten Probolinggo, tuntutan kepada KPK untuk segera menahan tersangka adalah bentuk perlawanan yang nyata terhadap ketidakadilan. Sebuah langkah untuk melindungi masa depan dari jerat tikus-tikus berdasi yang terus merongrong uang rakyat.
Jika tak ada tindakan tegas dari aparat hukum, masyarakat pun tak segan untuk turun ke jalan, menyuarakan keresahan mereka dalam bentuk aksi damai. Sebuah seruan untuk keadilan, agar yang bersalah menerima konsekuensinya, dan agar lembaga legislatif bebas dari korupsi yang semakin mencekik.
Dalam bayangan kabut ketidakpastian ini, harapan rakyat hanya tersisa pada seberapa seriusnya pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas korupsi yang semakin menggerogoti pondasi negara. Jika tindakan tegas tidak diambil, masa depan yang cerah bisa berubah menjadi gelap gulita.
(MH***)
