Nusantara News Probolinggo - Selasa, 22 April 2025, ada suasana berbeda di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Pagi itu, Bupati Gus dr. Mohammad Haris dan Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ memulai program “Ngantor di Kecamatan” langsung dari wilayah pegunungan yang selama ini jarang tersentuh secara langsung oleh pimpinan daerah.
Mereka tak datang sendiri. Turut mendampingi Ketua TP PKK Ning Marisa Juwitasari, Sekda Ugas Irwanto, para staf ahli, asisten, dan kepala OPD dari berbagai instansi Pemkab Probolinggo. Semua bergandengan tangan, membawa serta layanan publik ke tengah-tengah warga.
Kegiatan dibuka dengan seremoni di Kantor Kecamatan Sumber, yang dipenuhi antusiasme masyarakat. Dalam momen itu, Bupati dan Wabup melaunching layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta menyerahkan dokumen administrasi kependudukan melalui inovasi Si Inem dari Disdukcapil—program pencatatan pernikahan satu kali proses menjadi enam dokumen lengkap.
Tak hanya soal dokumen, bantuan nyata juga disalurkan. Benih jagung dari Dinas Pertanian, bantuan ekonomi untuk 15 mustahiq, renovasi tempat ibadah, hingga paket sembako dari Baznas jadi bentuk kepedulian pemerintah yang tak sekadar janji di atas kertas.
Menurut Bupati Haris, program ini jadi cara untuk mendobrak sekat antara pemerintah dan rakyat. “Kami ingin hadir, menyapa, dan mendengar langsung. Bukan hanya duduk di balik meja,” ucapnya. Kecamatan Sumber dipilih sebagai titik awal untuk menegaskan bahwa semua wilayah punya hak yang sama atas layanan publik, tak peduli seberapa jauh letaknya dari kota.
"Kami juga menyoroti pentingnya soliditas antara camat dan kepala desa. Dalam pandangannya, kolaborasi di tingkat bawah adalah kunci agar program pemerintah bisa sampai ke warga tanpa hambatan. Maka, komunikasi dan sinergi jadi keharusan," Pungkasnya
Di penghujung acara, Bupati dan Wabup menyempatkan diri meninjau stand layanan dari OPD seperti Disdukcapil, BPPKAD, DKUPP, Dinas Perikanan, hingga DPMPTSP. Selain memperlihatkan pelayanan nyata, momen ini juga menjadi bahan evaluasi langsung demi memperbaiki kualitas layanan pemerintahan ke depan.
(MH**)
