.png)
Nusantara News Probolinggo – Udara demokrasi yang seharusnya sejuk dan menyegarkan, mendadak berubah menjadi panas membara. Penyebabnya adalah Pernyataan Ketua PAPDESI, Supriyanto, yang mempertanyakan legalitas LSM sebagai fungsi kontrol masyarakat, sukses menyulut bara dalam sekam , seolah menyiram bensin ke api, ucapan tersebut dinilai melecehkan semangat partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Ketua LSM AMPP, Lutfi Hamid, tak tinggal diam. Dengan nada tajam dan suara bergetar oleh amarah, ia melayangkan kritik pedas. “Kalau bicara legalitas, mari buka-bukaan! Jangan seperti kapal karam di lautan gelap tak tahu arah, tak jelas tujuannya. PAPDESI harus berani tampil transparan, terutama soal penggunaan anggaran,” serunya lantang. Sebuah sindiran yang terasa seperti sembilu menyayat, tapi nyata, 30/05/2025.
Tak hanya Supriyanto yang kena semprot. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, juga tak luput dari sorotan tajam Lutfi Hamid. Oka sebelumnya menyatakan bahwa kepala desa bisa diusut secara hukum jika memenuhi kriteria tertentu . Pernyataan ini langsung dihantam balik oleh Lutfi. “Apa-apaan ini ! Kalau salah ya salah! Jangan dikaburkan dengan ‘kriteria-kriteria’. Ini bentuk nyata dari abuse of power yang dibungkus retorika,” tegas Lutfi, menyindir adanya upaya pembenaran atas pelanggaran hukum yang terjadi di level pemerintahan desa.
Situasi ini mencerminkan adanya ambiguitas struktural antara kekuasaan yang ingin dipertahankan dan suara masyarakat yang ingin didengarkan. Alih-alih saling merangkul demi pemerintahan yang bersih, justru terlihat ada upaya membungkam dan meremehkan kontrol sosial. Demokrasi tak akan pernah hidup apabila kritik dianggap sebuah ancaman .
Ironi menggantung di langit politik lokal. Mereka yang seharusnya menjadi pengayom justru bermain-main dengan kata-kata. Mengedepankan logika kekuasaan ketimbang keadilan. Padahal, jabatan adalah amanah, bukan alat untuk berlindung dari jerat hukum atau menindas suara rakyat.
Lutfi Hamid, dalam pernyataannya, mengajak semua elemen masyarakat untuk tak tinggal diam. “LSM bukan musuh negara. Justru kami adalah garda terdepan dalam menjaga agar rakyat tidak dikorbankan oleh rakusnya kekuasaan. Kalau hari ini mereka mempertanyakan legalitas kami, besok-besok bisa saja rakyat juga dilarang bertanya. Jangan sampai negeri ini berubah menjadi panggung boneka yang bersuara malah dianggap pembangkang,” pungkasnya penuh peringatan.
Satu hal yang jelas, perlawanan terhadap ketidakadilan tidak boleh berhenti. Karena jika diam adalah pilihan, maka kezaliman akan bersorak menang di atas puing-puing nurani bangsa.
Bersambung....
(MH**)
