.png)
Nusantara News Probolinggo, — Aktivis dari Ikatan Warga Probolinggo (IWP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak hanya terpaku membongkar dugaan korupsi dana hibah pada kelompok masyarakat (pokmas). IWP menduga, aliran dana hibah jauh lebih besar justru mengalir deras ke Yayasan dan Pondok Pesantren di berbagai wilayah Jawa Timur.
Dalam pernyataan resminya,Ketua IWP, Jamaluddin menyebut ada indikasi kuat bahwa jalur dana ke lembaga-lembaga keagamaan itu tak sepenuhnya bersih. Lembaga yang seharusnya suci dan fokus pada pengabdian, malah dijadikan selimut empuk untuk menyembunyikan aroma busuk korupsi sehingga Moral jadi topeng dan agama jadi alat.
Yang lebih mengerikan, berdasarkan penelusuran IWP, Mahrus sosok yang dikenal sebagai tangan kanan Anwar Sadad diduga menjadi aktor sentral dalam distribusi dana hibah ke Yayasan dan Ponpes tersebut. Ia disebut-sebut menarik fee antara 30 hingga 40 persen dari nominal dana yang seharusnya sampai penuh ke penerima.
"Kalau KPK serius mau bersih-bersih, jangan tebang pilih. Jangan cuma tangkap ikan kecil di kolam pokmas, tapi biarkan hiu-hiu besar di kolam yayasan dan pondok pesantren berenang bebas, Kami memiliki bukti-bukti yang konkrit" tegas salah satu aktivis IWP dengan nada tinggi, saat dikonfirmasi 02/08/2025.
IWP menilai pola permainan ini rapi, sistematis, dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Dana hibah yang mestinya memperkuat pendidikan agama dan sosial, justru dikuliti sebelum sampai. Praktik ini diduga dikoordinasi dari satu pintu, dan semua jalur mengarah ke satu nama yaitu , Mahrus.
Aktivis IWP juga mendukung langkah KPK dalam menggali kasus ini dan bersedia memberikan informasi terkait dana hibah yang mengalir deras ke yayasan dan pondok pesantren. Mereka khawatir, jika lembaga anti rasuah ini tidak segera menelusuri jalur Yayasan dan Ponpes, maka kasus ini hanya akan berakhir di permukaan seperti lukisan cantik yang menyembunyikan bau bangkai di baliknya.
Untuk itu, IWP menyerukan kepada masyarakat, media, dan elemen pengawas lainnya terutama KPK RI dan Kejaksaan Negeri untuk terus menyoroti dan mengawal proses hukum. Jangan sampai nama agama dan pendidikan rohani dijadikan benteng kebal hukum oleh para maling berdasi dan bersorban. Jika KPK masih pura-pura tuli, maka publik siap bersuara lebih lantang.
Bersambung....
(MH**)
