.png)
Nusantara News Probolinggo – Isu soal cengkeraman dinasti politik kembali mencuat, kali ini di Kota Probolinggo. Aktivis Ikatan Wartawan Probolinggo (IWP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan perhatian serius terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan keluarga pejabat daerah.
Salah satu sorotan publik mengarah pada dr. Evariani Aminuddin, istri Wali Kota Probolinggo. Selain menjabat sebagai Ketua TP. PKK Kota Probolinggo, beliau juga tercatat sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Probolinggo. Kombinasi peran di ranah eksekutif dan legislatif dalam satu lingkar keluarga ini dinilai rawan menimbulkan konflik kepentingan.
Ketua IWP, Jamaludin, menegaskan bahwa praktik semacam ini, meski tidak selalu melanggar hukum secara langsung, berpotensi melemahkan sistem check and balance di pemerintahan. “Ketika eksekutif dan legislatif berada di satu atap rumah tangga, publik patut khawatir. Keputusan dan kebijakan bisa kehilangan independensi,” ujarnya, 13/08/2025.
IWP menekankan bahwa KPK perlu mengawasi secara seksama aliran kebijakan, penggunaan anggaran, dan segala bentuk keputusan strategis di Kota Probolinggo. Langkah ini penting agar tidak ada celah untuk praktik kolusi yang merugikan masyarakat.
Fenomena dinasti politik sendiri bukan hal baru di Indonesia. Di berbagai daerah, pola ini sering berujung pada penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi program, hingga pemborosan anggaran demi mempertahankan kekuasaan keluarga tertentu.
“Publik butuh jaminan bahwa pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, bukan untuk mengokohkan kekuasaan segelintir orang. KPK punya tanggung jawab moral untuk memastikan hal itu,” tambah Jamaludin.
Dengan sorotan yang kian tajam dari masyarakat, IWP berharap KPK tidak hanya bergerak ketika kasus sudah pecah menjadi skandal, melainkan bertindak sejak dini sebagai langkah pencegahan. Sebab, menjaga integritas pemerintahan sama pentingnya dengan menindak pelanggaran yang sudah terjadi.
Bersambung....
(MH**)
