.png)
Nusantara News Probolinggo – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Jamkeswatch Probolinggo Raya dengan DPRD Kota Probolinggo mendadak memanas. Selain mengupas persoalan dan prosedur pelayanan kesehatan, forum ini juga dibumbui isu serius , adanya dugaan praktik iur bayar yang dilakukan oleh oknum Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) terhadap pasien persalinan.
Ketua Jamkeswatch Probolinggo Raya, Edi Suprapto, tanpa basa-basi melontarkan kritik tajam. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, terlebih bagi pasien yang jelas-jelas ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan).
“Beberapa oknum TPMB yang sengaja menarik iur bayar dari pasien yang dibantu proses persalinannya itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun, kecuali bagi pasien yang memang menggunakan jaminan umum. Ini jelas bentuk penyimpangan,” sindir Edi di hadapan jajaran DPRD, Senin (21/09/2025)
Edi bahkan mendesak agar Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dinas Kesehatan, hingga DPRD turun tangan lebih serius dalam mengevaluasi bidan-bidan yang memiliki praktik mandiri, terutama mereka yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Tak tanggung-tanggung, Edi menekankan perlunya langkah tegas untuk menghentikan sementara kemitraan bidan-bidan tersebut sampai evaluasi tuntas.
“Kalau perlu, stop dulu kemitraan dengan BPJS hingga evaluasinya selesai. Jangan sampai warga semakin bingung dan merasa dikhianati di saat paling genting saat melahirkan meskipun ada surat pernyataan tidak keberatan oleh pasien,” tegasnya.
Isu iur bayar liar ini menjadi sorotan karena dianggap menggerogoti kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan yang seharusnya gratis dan transparan. DPRD Kota Probolinggo diminta tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak terkait agar masalah ini tidak berkembang menjadi skandal berkepanjangan.
(MH**)
