.png)
Nusantara News Probolinggo — Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sumberkare kini berubah menjadi panggung kontroversi. Dari dapur program gizi, muncul aroma janggal yang makin menyengat. LSM Paskal menyebut ada ketidakwajaran mencolok pada harga menu yang dipatok Rp15.000 per porsi, padahal isi paket makanannya jauh dari kata layak untuk nilai anggaran tersebut. Menu SPPG hari itu hanya berisi nasi, bakso kecap, kelengkeng, tumis sawi, dan tempe krispi, komposisi yang jauh tertinggal dibandingkan sajian warung lokal yang hanya Rp12.000 namun mampu memberikan lauk lebih beragam dan bernutrisi.
Ketua LSM Paskal, Sulaiman, menilai ketimpangan harga dengan kualitas makanan bukan sekadar kekhilafan teknis, melainkan indikasi yang harus disorot lebih dalam.
“Kalau anggaran kecil saja bisa menghasilkan menu lengkap di warung, kok bisa program pemerintah dengan anggaran lebih besar justru lebih minimalis?” Ujarnya.
Ia menduga ada ruang gelap yang perlu dibuka kemungkinan markup, permainan belanja bahan, atau pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel.
Program SPPG sendiri bukan program ecek-ecek. Ini adalah turunan dari Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto, sebuah kebijakan strategis untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Karena itu, pelaksanaannya semestinya terbuka, terukur, dan diawasi ketat. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya minim transparansi, minim pengawasan, dan menyisakan tanda tanya yang semakin pekat.
Di tengah kritik soal ketidakwajaran anggaran, muncul dugaan lain yang mengagetkan. Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra Sumberasih berinisial FDS diduga ikut cawe-cawe dalam urusan SPPG Sumberkare. Menurut informasi yang diterima LSM Paskal, sang oknum tidak hanya menampakkan keberpihakan kepada pihak tertentu, tetapi juga diduga mencoba mengendalikan pemberitaan agar isu ini tidak mencuat ke publik. Indikasi intervensi politik inilah yang membuat isu SPPG makin mengarah pada potensi konflik kepentingan.
Yang membuat suasana makin panas, FDS disebut menelpon seorang wartawan dan melontarkan tekanan verbal terkait berita yang telah dipublikasikan. Sang oknum mengklaim pemberitaan tidak benar dan mengancam akan melaporkan wartawan tersebut. Tindakan bernada ancaman terhadap jurnalis ini langsung mendapat kecaman dari Sulaiman.
“Intimidasi seperti itu tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik. Fungsi pers adalah mengawasi, bukan diintimidasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dugaan tekanan terhadap wartawan adalah alarm keras, ada sesuatu yang ingin ditutupi.
Sulaiman menyatakan LSM Paskal akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo, inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk turun tangan memeriksa dugaan kejanggalan anggaran dan dugaan intervensi politik dalam program SPPG.
"Ini bukan sekadar menu makan. Ini bicara tentang integritas penggunaan uang negara. Kalau ada permainan, maka harus dibuka seterang-terangnya,” ujarnya.
Publik kini menggantungkan harapan pada langkah pemerintah. Apakah temuan ini akan ditindaklanjuti atau justru dibiarkan tenggelam dalam sunyi? Di lapangan, bayangan dugaan penyimpangan sudah terbentuk, tinggal menunggu keberanian pihak berwenang untuk mengurai simpul-simpulnya. Jika dibiarkan, bukan hanya program gizi yang gagal, tapi kepercayaan masyarakat pada pemerintah ikut tergerus.
Bersambung....
(SF**)
