.png)
Nusantara News Probolinggo, Minimnya pengawasan dalam aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Probolinggo menjadi sorotan. Hal itu menyebabkan sejumlah barang yang diduga ilegal kerap bebas keluar masuk dari pelabuhan yang di kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang saat ini tengah gencar memerangi kegiatan pertambangan ilegal disejumlah daerah. Namun sayangnya hal itu tidak berlaku di Jawa Timur. Buktinya berkali-kali barang tambang ilegal berupa Batu Split lolos dari pemeriksaan pihak pelabuhan Probolinggo," ungkap Sulaiman, Ketua LSM Paskal, Kamis (04/12/2025).
Menurut Sulaiman, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak otoritas Pelabuhan dan Delta Artha Bahari Nusantara (DABN). Sehingga, pelabuhan DABN dianggap surga bagi bongkar muat barang ilegal.
"Seharusnya mereka melakukan verifikasi dokumen barang. Jika itu merupakan barang hasil pertambangan, harusnya mereka melakukan kroscek terhadap dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan, red) atau Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) nya," tegas Sulaiman.
Selain itu, lanjut Sulaiman, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) harus berperan aktif dalam pengawasan aktivitas bongkar muat yang ada. Mengingat tugas dan fungsi KSOP melakukan pengawasan. "Kalau seperti ini kesannyakan berbagai pihak di Pelabuhan DABN Probolinggo tidak ada yang becus dalam menjalankan tugasnya," Pungkasnya.
Sulaiman mendesak pihak terkait segera mengambil tindakan terhadap kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara itu. Dalam waktu dekat LSM Paskal berencana melakukan aksi guna menghentikan kegiatan diduga ilegal itu.
"Jika APH tidak segera mengambil tindakan, kami akan turun. Kami siap jadi garda terdepan dalam memerangi kejatan yang merusak lingkungan dan sangat merugikan Negara," pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan pihak DABN serta pihak terkait lainnya masih belum dapat dikonfirmasi.
Bersambung.....
(SF**)
