.png)
Nusantara News Probolinggo - Program Nasional SPPG yang sejatinya ditugaskan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang layak, kini berubah panas setelah muncul dugaan kuat adanya permainan kotor di tingkat daerah. Seorang anggota DPRD asal Kecamatan Sumberasih berinisial FDS, dari Partai Gerindra, disebut-sebut menjadi aktor yang mengatur seluruh kebijakan SPPG di Desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Jum'at (12/11/2025). Dugaan ini memantik kecurigaan bahwa program negara itu telah diseret ke arah kepentingan bisnis pribadi.
Ketua LSM Paskal, Sulaiman, secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya menemukan indikasi adanya pengaturan terstruktur dalam pengelolaan SPPG.
“Kami mencium adanya kongkalikong yang melibatkan oknum wakil rakyat. Ini bukan sekadar penyimpangan kecil, tapi sudah menjurus ke praktik memperkaya diri. Saya menilai, jika benar inisial FDS ikut cawe-cawe menentukan vendor hingga alur distribusi, maka ada pelanggaran serius terhadap etika jabatan.” Ujarnya.
Tak hanya itu, Sulaiman mengatakan pihaknya menduga pola penyimpangan ini melibatkan lebih dari satu orang.
Menurutnya, “Ada jejaring yang rapi, dari perencanaan sampai pelaksanaan. Ini bukan kerja satu tangan. Kami dari LSM Paskal akan mengungkapkan bahwa operasi seperti ini dapat dikategorikan sebagai potensi korupsi berjamaah karena melibatkan pemanfaatan program nasional untuk keuntungan kelompok tertentu," Tegasnya.
Secara etika, dugaan intervensi seorang anggota dewan terhadap program pemerintah daerah dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan. Seorang legislator seharusnya menjadi pengawas, bukan pelaksana apalagi pengendali proyek. Jika seorang pejabat publik justru memengaruhi teknis program negara, maka garis batas antara tugas dan kepentingan pribadi sudah kabur.
Situasi ini membuat LSM Paskal mengambil langkah berani. Mereka menyiapkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut secara langsung.
“Kami akan bersurat ke Presiden karena ini menyangkut nama partai beliau dan juga Program Nasional yang seharusnya murni untuk rakyat, Kami menilai Presiden perlu mengetahui bahwa ada oknum kader Gerindra di daerah yang diduga menodai program prioritas pemerintah," Pungkasnya.
Upaya bersurat ke Presiden merupakan bentuk tekanan agar aparat penegak hukum, termasuk Satgas dan KPK, segera turun mengaudit pengelolaan SPPG di Sumberkare. Langkah ini, kata Sulaiman, bukan sekadar kritik, tetapi seruan agar program gizi untuk anak tidak berubah menjadi mesin uang bagi segelintir orang. Publik di Probolinggo kini menunggu apakah dugaan ini akan diusut tuntas atau kembali menguap tanpa jejak.
Bersambung....
(SF***)
