.png)
Nusantara News Probolinggo — Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sumberkare mendadak menjadi sorotan publik. LSM Paskal mengungkap adanya video singkat yang beredar luas, memperlihatkan seorang murid di salah satu sekolah mengeluhkan rasa makanan dari program SPPG yang dinilai tidak enak. Dalam video tersebut, tampak menu yang disajikan hanya berupa lauk telur mata sapi setengah matang yang disinyalir memantik tanda tanya soal kualitas dan kelayakan gizi yang diberikan kepada anak-anak.
Sorotan itu kian menguat karena SPPG bukanlah program biasa. Program ini merupakan turunan dari Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan strategis memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Idealnya, program ini dijalankan secara transparan, terukur, dan diawasi ketat. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya: minim keterbukaan, lemah pengawasan, dan menyisakan banyak celah yang mengundang kecurigaan.
Ketua LSM Paskal, Sulaiman, menegaskan bahwa pelaksanaan SPPG di Sumberkare perlu mendapat perhatian serius. Ia mendesak Tim Satgas MBG Kabupaten Probolinggo segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, menu yang disajikan diduga tidak mencukupi kebutuhan gizi anak, baik dari sisi variasi maupun kualitas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggagalkan tujuan utama program gizi nasional.
“Kalau anggaran kecil saja bisa menghasilkan menu lengkap di warung, kok bisa program pemerintah dengan anggaran lebih besar justru terlihat minimalis?” sindir Sulaiman. Pernyataan itu menyoroti ketimpangan antara besaran anggaran dan hasil di lapangan. Ia menduga ada ruang gelap yang perlu dibuka, mulai dari kemungkinan markup harga, permainan dalam belanja bahan makanan, hingga pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel.
Di tengah kritik soal mutu dan anggaran, muncul dugaan lain yang tak kalah mengejutkan. Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra daerah Sumberasih berinisial FDS diduga ikut cawe-cawe dalam urusan SPPG Sumberkare. Informasi yang diterima LSM Paskal menyebutkan, oknum tersebut disinyalir tidak hanya menunjukkan keberpihakan pada pihak tertentu, tetapi juga diduga mencoba mengendalikan pemberitaan agar persoalan ini tidak mencuat ke ruang publik. Dugaan intervensi politik inilah yang membuat isu SPPG makin mengarah pada potensi konflik kepentingan.
Sulaiman menegaskan, LSM Paskal akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo, inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk turun tangan memeriksa dugaan kejanggalan anggaran sekaligus indikasi intervensi politik. “Ini bukan sekadar soal menu makan. Ini soal integritas penggunaan uang negara. Kalau ada permainan, harus dibuka seterang-terangnya,” pungkasnya.
Bersambung.....
(SF**)
