.png)
Nusantara News Probolinggo - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini diklaim sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia kembali menuai kritik tajam. Di lapangan, realitasnya justru jauh dari jargon “bergizi” yang terus dikampanyekan.
Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan menu MBG yang dinilai tidak layak dan minim nilai gizi. Di beberapa sekolah, siswa dilaporkan menerima menu yang sama selama tiga hari berturut-turut. Ironisnya, menu tersebut hanya berisi buah salak, keripik, roti dengan kisaran harga sekitar Rp2.000-an, susu kemasan Tenggo Kid Rp1.500, serta sesekali buah pir.
Kondisi ini memicu kekecewaan dan kemarahan wali murid. Program yang seharusnya menopang kesehatan dan konsentrasi belajar anak justru terkesan asal-asalan, tanpa perencanaan gizi yang jelas. Bagi banyak orang tua, MBG dalam praktiknya lebih menyerupai formalitas distribusi makanan murah ketimbang intervensi serius terhadap pemenuhan gizi anak sekolah.
“Kami tidak menuntut mewah, tapi ini untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Kalau hanya diberi camilan murah berulang-ulang, di mana letak gizi seimbangnya?” keluh salah satu wali murid.
Kritikan keras juga datang dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat. Ketua LSM, Paskal Sulaiman, menilai persoalan ini tidak bisa lagi disikapi sebagai kesalahan teknis semata. Menurutnya, pola menu yang berulang dan kualitas yang rendah mengindikasikan masalah serius dalam pengelolaan anggaran, Jum'at (27/02/2026).
“Kami akan bersurat langsung kepada Presiden dan Kementerian Keuangan agar dilakukan audit terhadap penggunaan dana program MBG. Ini uang negara, dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” Tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada satu temuan. LSM Paskal yang dipimpinnya akan terus melakukan pemantauan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di sekolah-sekolah lain.
“Kami akan terus memonitor. Jangan sampai program yang katanya untuk anak-anak justru menjadi ladang pembiaran dan berulang tanpa evaluasi,” Lanjutnya.
Padahal, sejak awal Program Makan Bergizi Gratis digadang-gadang sebagai langkah strategis pemerintah dalam membangun kualitas generasi muda sejak dini. Namun, berbagai temuan di lapangan justru memperlihatkan jurang lebar antara konsep di atas kertas dan realisasi di lapangan.
Sejumlah pihak kini mendesak adanya transparansi anggaran, peningkatan kualitas menu sesuai standar gizi, serta pengawasan ketat terhadap pihak penyelenggara. Tanpa itu, MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek besar dengan dampak kecil, bahkan berpotensi merugikan anak-anak yang menjadi sasaran program.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV Putra Abadi Nusantara selaku pelaksana Program Makan Bergizi Gratis belum memberikan keterangan resmi atas keluhan wali murid maupun desakan audit dari LSM Paskal. Berdasarkan data yang dihimpun, CV Putra Abadi Nusantara beralamat di Dusun Krajan RT 008 RW 001, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
Ketiadaan klarifikasi dari pihak penyelenggara semakin memperkuat tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran program MBG. Terlebih, program ini bersumber dari dana negara dan menyasar kelompok rentan anak-anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal, bukan justru menu murah berulang yang jauh dari prinsip gizi seimbang.
(SF**)
