.png)
Nusantara News Banyuwangi - Kritik keras kembali dilontarkan tokoh muda asal Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Khoirul Anwar Arif yang juga menjabat sebagai Ketua Exco Partai Buruh Banyuwangi. Ia menyoroti tajam rangkap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang hingga kini masih dipegang oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto.
Menurut Anwar Arif, kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya penataan birokrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Jangan sampai jabatan strategis seperti Dukcapil hanya dijadikan formalitas. Ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Kalau tidak serius, dampaknya langsung dirasakan warga,” tegasnya, Jum'at (27/3/2026).
Ia bahkan menilai, rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa pengelolaan Dukcapil tidak menjadi perhatian serius. Hal ini diperkuat dengan minimnya keterlibatan langsung Plt Kadis dalam berbagai kegiatan pelayanan publik.
“Faktanya, dalam sejumlah kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat, sosok Plt Kadis justru nyaris tidak terlihat. Ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa yang sebenarnya menjalankan roda pelayanan di Dukcapil?” ujarnya.
Anwar Arif juga mengingatkan bahwa pembiaran kondisi ini dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Banyuwangi. Ia menilai, jika tidak segera dievaluasi, hal tersebut bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya soal kinerja yang dipertanyakan, tapi juga komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik. Ini bisa menjadi catatan buruk bagi wajah birokrasi Banyuwangi,” kritiknya.
Dengan nada tegas, ia mendesak Bupati Banyuwangi untuk segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar menunggu polemik berkembang di tengah masyarakat.
“Saya mendesak agar Bupati segera mencabut atau setidaknya mengevaluasi jabatan Plt Kadis Dukcapil. Jangan sampai publik menilai posisi ini hanya sebagai pelengkap tanpa fungsi nyata,” tegasnya lagi.
Ia juga menambahkan, banyak aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dinilai lebih layak dan mampu mengemban tanggung jawab tersebut secara penuh dan profesional.
“Banyuwangi tidak kekurangan SDM. Tinggal keberanian pimpinan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” pungkasnya.
(MH**)
