.png)
Nusantara News Probolinggo - Harga LPG 3 kg di Kabupaten Probolinggo kian tak terkendali. Dari HET Rp18.000, kini melonjak hingga Rp22.000 di pasaran. Selisih itu bukan sekadar angka, tapi beban nyata yang menghantam dapur masyarakat kecil setiap hari.
Pemerintah daerah melalui DKUPP sebenarnya telah melakukan operasi pasar di 24 kecamatan dan sidak ke sejumlah titik distribusi. Namun, langkah tersebut dinilai tak membuahkan hasil. Harga tetap tinggi, distribusi tetap bermasalah, seolah upaya itu hanya formalitas tanpa dampak nyata.
Presiden GAPKM, Juned ST angkat suara dengan nada keras. Ia menilai kondisi ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan bukti lemahnya pengawasan yang berujung pada pembiaran. Rakyat, menurutnya, kembali menjadi pihak yang paling dirugikan, saat dikonfirmasi di Istana Naga.
Ia pun mendesak penertiban menyeluruh terhadap distributor dan pangkalan LPG. Sistem zonasi serta administrasi yang ketat seperti pada pupuk subsidi dinilai menjadi solusi agar distribusi tepat sasaran dan harga bisa dikendalikan.
Di lapangan, suara masyarakat terpecah. Ada yang memilih pasrah, menyebut harga mahal tak jadi soal asalkan LPG mudah didapat. Bagi mereka, kelangkaan jauh lebih menyiksa dibanding selisih harga.
Namun, tak sedikit yang justru kecewa. Mereka menilai mahal dan langkanya LPG terjadi bersamaan. Upaya pemerintah dianggap tak menyentuh akar persoalan, bahkan cenderung mengulang pola lama tanpa perubahan berarti. Kondisi ini menjadi alarm keras.
Jika tak segera ditangani dengan langkah tegas dan terukur, persoalan LPG 3 kg bisa berubah menjadi krisis kepercayaan publik yang jauh lebih jauh.
(MH**)
