Nusantara News Jawa Timur – Proyek pekerjaan saluran di Jalan Buduran kembali menjadi perhatian. Proyek lanjutan dari tahun anggaran 2023 ini dinilai dikerjakan asal-asalan. Berdasarkan investigasi LSM Paskal, pekerjaan ini diduga tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Bahkan, muncul indikasi adanya kongkalikong antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kontraktor pelaksana proyek.
Di lapangan, ditemukan penggunaan material yang tidak seragam dan kualitasnya dipertanyakan. Sebagian saluran dibuat dengan pasangan batu bata, sebagian lainnya menggunakan batu kali. Penutup saluran pun terlihat tidak menggunakan beton pabrikasi, melainkan beton manual yang diragukan ketahanannya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas infrastruktur yang dihasilkan.
Lemahnya pengawasan dari PPK menjadi salah satu faktor utama penyebab buruknya pelaksanaan proyek ini. PPK seolah menutup mata terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Padahal, pengawasan yang ketat adalah kunci untuk memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi dan kualitas yang diharapkan.
Selain itu, indikasi adanya kolusi antara PPK dan kontraktor semakin memperburuk situasi. Dugaan ini mencuat karena rendahnya pengawasan seolah disengaja untuk mempermudah pelanggaran. Jika benar terjadi, hal ini menjadi ancaman serius terhadap integritas pengelolaan proyek pemerintah.
Menanggapi temuan ini, tim investigasi LSM Paskal menyatakan akan melayangkan surat resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diambil agar ada penyelidikan lebih mendalam dan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mereka menegaskan bahwa praktik seperti ini tidak hanya merugikan kualitas infrastruktur, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi negara.
Masyarakat pun mendukung langkah LSM Paskal agar kasus ini ditindaklanjuti secara serius. Harapannya, KPK dapat turun tangan untuk mengusut tuntas dan memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang terlibat. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa proyek infrastruktur harus diawasi dengan baik demi kepentingan masyarakat. Hanya dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas, kualitas proyek pembangunan dapat terjamin, serta praktik curang yang merugikan negara bisa diminimalisir.
(*)
