Nusantara News Probolinggo – Dunia politik lokal kembali hitam drama yang membuat masyarakat terheran-heran. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) oleh DPRD Kabupaten Probolinggo justru menjadi bahan perbincangan hangat. Bukan karena prestasi, tapi karena dianggap konyol dan tidak efisien. Alih-alih bergerak cepat, proses pembentukan Panja ini malah terisi
Di tengah drama politik ini, masalah di lapangan seperti subsidi pupuk kelangkaan justru mendapat perhatian yang serius. Bupati GAPKM, Sukron, melontarkan pernyataan yang cukup menohok terkait kritik harga pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Perbaiki sistem yang ada! Orang yang mengatakan harga subsidi pupuk harus sesuai HET, coba buat kios sendiri, gaji karyawan, dan tanggung jawab SPJ-nya sendiri. Kami siap memberikan modal bagi mereka yang koar-koar soal in
Namun terlepas dari pernyataan Sukron, masalah subsidi pupuk juga dipengaruhi oleh terbatasnya peran aktif Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Banyak petani yang mengeluhkan minimnya pendampingan dari PPL, baik dalam distribusi pupuk maupun edukasi terkait penggunaan pupuk yang efisien. “Kalau PPL lebih proaktif, masalah ini mungkin tidak akan terjadi sekarang,” ujar salah satu petani di Probolinggo dengan nada penuh kekecewa
Meski Panja akhirnya terbentuk, skeptisisme tetap membayangi. Banyak pihak yang menilai efektivitas Panja ini. Apakah mereka benar-benar akan bekerja untuk rakyat, atau justru menjadi alat formalitas belaka? Masyarakat sudah cukup jenuh melihat drama politik yang terus berulang
Drama ini menjadi pengingat bagi DPRD Kabupaten Probolinggo untuk segera memperbaiki kinerja mereka. Rakyat menunggu solusi nyata, bukan sekadar debat retorika atau hiburan yang menguras waktu dan tenaga. Jika terus seperti ini, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat akan benar-benar hilang.
Bersambung.......
(MH***)
