SATU TAHUN PEMERINTAHAN SAE, APAKAH PROBOLINGGO SUDAH SAE?

Redaksi

 


Nusantara News Probolinggo - Satu tahun pemerintahan SAE di Kabupaten Probolinggo telah berjalan. Waktu bergulir cepat, program diluncurkan, slogan digaungkan, dan optimisme pernah memenuhi ruang harapan masyarakat. Namun di tengah perjalanan itu, pertanyaan mulai muncul dari akar rumput apakah perubahan yang dijanjikan benar-benar sudah terasa, atau hanya berhenti pada kata dan wacana.


Di lapangan, sebagian persoalan lama masih menjadi cerita yang berulang. Infrastruktur di beberapa wilayah belum tertangani maksimal, pelayanan publik dinilai belum merata, dan kondisi ekonomi masyarakat kecil masih menghadapi tekanan. Ketika banjir kembali datang, keluhan kembali terdengar, dan solusi yang diharapkan terasa berjalan lambat seperti roda yang berputar di tempat.


Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, perubahan yang nyata dan keberpihakan yang terasa. Kata SAE diharapkan bukan sekadar simbol, tetapi menjadi wajah baru tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, dan responsif. Namun bagi sebagian warga, realitas hari ini masih menyisakan jarak antara janji dan kenyataan.


Presiden Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (G-APKM), Juned ST, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terjebak dalam pencitraan dan seremoni semata. Menurutnya, jika slogan SAE tidak diikuti perubahan nyata, maka itu hanya kemasan tanpa isi.


“Kalau hanya slogan SAE tapi rakyat masih menjerit, itu bukan SAE. Itu hanya kemasan. Pemerintah harus berhenti bermain di panggung seremoni dan mulai bekerja serius di lapangan. Kekuasaan bukan panggung popularitas. Kalau dalam satu tahun rakyat belum merasakan perubahan, alarm bahaya sudah berbunyi. Jangan sampai pemerintah sibuk membangun citra sementara masalah rakyat menumpuk seperti bom waktu. Sekali rakyat kehilangan harapan, yang tersisa hanya kemarahan, dan kemarahan publik tidak bisa diredam dengan slogan atau baliho,” Tegas Juned, Senin (23/2/2026).


Ia menambahkan bahwa G-APKM akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.


 Menurutnya, Probolinggo tidak cukup hanya terlihat SAE di atas kertas, tetapi harus SAE dalam kenyataan jalan yang baik, pelayanan yang cepat, bantuan yang tepat, dan kesejahteraan yang meningkat. Jika tidak, maka waktu akan menjadi pengingat paling keras bahwa harapan rakyat tidak boleh berubah menjadi kenangan yang kandas.

(MH**)