.png)
Nusantara News Probolinggo — Aroma gas subsidi 3 kilogram kini tak lagi sekadar bau dapur, tapi berubah jadi bau masalah yang menyengat. Di tengah kelangkaan yang makin terasa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo justru mengaku tak memiliki data pasti pasokan LPG dan berdalih keterbatasan personil untuk turun ke lapangan. Sebuah pengakuan yang terdengar seperti pintu ditutup saat rakyat sedang mengetuk keras.
Pernyataan itu sontak memantik reaksi keras. Pasalnya, di saat masyarakat berjibaku mencari gas untuk sekadar memasak nasi, instansi yang seharusnya menjadi garda depan pengawasan justru tampak kehilangan arah. Ironisnya, di sisi lain aparat kepolisian justru mampu turun langsung dan menemukan adanya keterlambatan distribusi sebagai penyebab terbatasnya stok LPG di lapangan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, jika pihak lain bisa bergerak, mengapa DKUPP justru seolah memilih diam? Dalih klasik seperti kekurangan personil dan minimnya data dari Pertamina terdengar seperti lagu lama diputar berulang, tapi tak pernah menyelesaikan masalah.
Presiden GAPKM, Juned ST, melontarkan kritik tajam yang tak main-main. Ia menyebut kondisi ini sebagai potret buram birokrasi yang kehilangan fungsi.
“Ini sangat memalukan. Kelangkaan LPG 3 kg bukan masalah kecil, ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat dan membunuh usaha UMKM . Kalau pemerintah daerah tidak mampu mengatasi hanya karena alasan kekurangan personil dan data, lalu selama ini DKUPP kerja apa?” Tegasnya, Selasa (7/4/2026) saat dikonfirmasi di Istana Naga.
Nada kritiknya makin meninggi, menusuk seperti pisau yang tak lagi bersarung. Juned menyebut kondisi ini sebagai indikasi pejabat yang hanya “makan gaji buta” tanpa kontribusi nyata. “Jangan sampai rakyat menilai pejabat hanya duduk manis, menunggu laporan tanpa pernah mau turun melihat realita. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kegagalan sistemik,” Ujarnya dengan nada getir.
Di tengah situasi yang kian panas, publik kini menunggu bukan sekadar klarifikasi, melainkan aksi nyata. Sebab jika dibiarkan, kelangkaan LPG bukan hanya soal gas yang menghilang tapi juga kepercayaan rakyat yang perlahan menguap, tanpa sisa.
(MH**)
