Nusantara News Probolinggo — Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Pelayanan Online KK, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (POKAK) melalui fasilitas kesehatan, Selasa (7/4/2026), di Aula Ruang Bentar Mall Pelayanan Publik. Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat.
Forum tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari kepala perangkat daerah antara lain Bappelitbang, BPPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Kominfo. Selain itu, camat se-Kabupaten Probolinggo, Kepala Puskesmas, Kampus Universitas Panca Marga, SMAN 1 DRINGU, serta perwakilan organisasi masyarakat turut ambil bagian dalam forum yang difokuskan pada evaluasi dan penguatan layanan berbasis digital tersebut.
Dalam forum itu mengemuka bahwa pelayanan akta kelahiran yang terintegrasi langsung di rumah sakit dinilai mampu memangkas proses birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), orang tua kini tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan untuk mengurus dokumen kependudukan setelah kelahiran anak. Proses administrasi bahkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, menyesuaikan kebijakan masing-masing fasilitas kesehatan.
Selain efisiensi waktu, program ini juga menghadirkan paket layanan terpadu yang mencakup penerbitan akta kelahiran, pembaruan Kartu Keluarga (KK), hingga Kartu Identitas Anak (KIA). Skema ini dinilai memberi kepastian hukum sejak dini bagi anak sekaligus mempermudah akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Seluruh proses tersebut, sebagaimana disampaikan dalam forum, umumnya dapat diakses secara gratis dengan bantuan petugas di fasilitas kesehatan.
Bagian Hukum, Anto Pursijanto, SH., M.M, dalam kesempatan itu membuka ruang diskusi bagi peserta forum. Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin menangkap langsung berbagai persoalan di lapangan.
“Kami persilakan menyampaikan aspirasi, terutama dari wilayah seperti Krucil dan Tiris. Melalui forum ini kita cari solusi atas hambatan yang ada, kami juga menyampaikan jika ada masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan layanan ke depannya" Ujarnya.
Senada juga disampaikan Ketua LSM Paskal, Sulaiman, menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan layanan yang dilakukan Disdukcapil. Ia menilai inovasi pelayanan kependudukan berbasis fasilitas kesehatan merupakan langkah maju, meski tetap perlu penguatan dalam implementasi di lapangan. Menurutnya, forum semacam ini penting untuk memastikan pelayanan publik tidak berhenti pada inovasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.
(SF**)

