.png)
Nusantara News Probolinggo - Gelombang keluhan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang membanjiri media sosial kini berubah jadi badai opini. Jalan berlubang, akses desa terputus, hingga infrastruktur yang seolah dibiarkan menua tanpa sentuhan semuanya menjadi potret yang berulang kali muncul di linimasa. Bukan sekadar keluhan, tapi seperti sirene panjang yang mengguncang jagat dunia maya, memaksa publik bertanya ada apa sebenarnya dengan pengelolaan infrastruktur di daerah ini.
Presiden GAPKM, Juned ST, tak menahan kritiknya. Saat ditemui awak media di Istana Naga, 6/4/2026, Ia berbicara lugas, bahkan cenderung menusuk. Menurutnya, kondisi yang terjadi hari ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam pola pikir kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa menyelesaikan persoalan infrastruktur tak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama yang monoton dan konservatif. “Kalau masih pakai pola lama, hasilnya ya akan begitu-begitu saja,” Ujarnya, menyiratkan bahwa stagnasi adalah buah dari kebiasaan yang tak pernah diubah.
Juned mendorong pendekatan yang lebih berani innovatif, kreatif, progresif, bahkan keluar dari pakem birokrasi yang kaku. Ia menilai, seorang pemimpin daerah semestinya sudah memahami betul kondisi geografis wilayahnya. Dengan begitu, perhitungan kebutuhan anggaran bukan hal yang rumit. Namun yang terjadi, menurutnya, justru sebaliknya, terlalu bergantung pada APBD dan APBN, seolah tak ada ruang untuk manuver kebijakan yang lebih lincah.
Dalam pernyataannya, Juned juga menyentil keras mentalitas “menunggu”. Ia mengibaratkan ketergantungan penuh pada anggaran negara seperti “tangan di bawah” pasif dan berharap. Padahal, kata Dia, jika terjadi kerusakan akibat bencana atau faktor lain, seharusnya ada langkah cepat melalui dana talangan atau sumber lain yang kredibel.
“Pemimpin itu harus berani berkorban. Melayani, bukan dilayani,” Tegasnya, menambahkan tekanan moral pada narasi yang sudah panas.
Sorotan lain yang tak kalah tajam adalah soal transparansi.
Juned menduga penggunaan anggaran di Kabupaten Probolinggo belum sepenuhnya terbuka ke publik. Ia membandingkan dengan pengelolaan dana desa yang wajib dipublikasikan secara jelas. “Ini anggaran negara, bukan milik pribadi. Publik berhak tahu,” katanya, seolah membuka ruang kecurigaan yang selama ini hanya berbisik di belakang layar.
Sebagai pembanding, Juned mengangkat Kabupaten Situbondo wilayah tetangga di kawasan Tapal Kuda Pantura. Ia menilai daerah tersebut lebih agresif dan responsif dalam menangani persoalan infrastruktur. Bukan hanya menggulirkan bantuan sosial, tapi juga bergerak cepat saat ada kerusakan. “Kerja dulu, hasil nyata dulu, baru bicara,” Sindirnya yang secara tidak langsung menohok kondisi di Probolinggo.
Kritik demi kritik bermunculan, dan masyarakat mulai merangkai kesimpulan sendiri. Jika kondisi ini terus berulang tanpa perubahan nyata, maka pertanyaan besar akan semakin mengeras. Ini sekadar keterbatasan atau memang kegagalan yang dibiarkan tumbuh perlahan.
(MH**)
