.png)
Nusantara News Lumajang - Pendataan menjadi faktor utama dalam penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lumajang. Pemerintah daerah menegaskan, penetapan penerima bantuan tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui tahapan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data sebagai dasar penentuan prioritas.
Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui Satu Data Kabupaten Lumajang, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 20.219 unit RTLH di wilayah tersebut. Angka itu merupakan hasil pembaruan dari data sebelumnya yang mencatat 13.645 unit, ditambah 6.574 unit rumah yang berhasil teridentifikasi melalui pendataan lanjutan.
Bertambahnya jumlah RTLH yang tercatat tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya rumah tidak layak huni. Penambahan tersebut lebih mencerminkan semakin luasnya cakupan pendataan sehingga kondisi riil di lapangan dapat tergambar dengan lebih akurat.
Pemerintah daerah memanfaatkan basis data tersebut sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program perumahan. Dengan data yang terus diperbarui, penentuan lokasi prioritas maupun calon penerima bantuan diharapkan lebih tepat sasaran sesuai kondisi aktual masyarakat.
Dalam Kompilasi Data RTLH Tahun 2025 disebutkan, Program Bantuan RTLH pada Tahun Anggaran 2025 telah menyasar 282 unit rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Setelah pelaksanaan program tersebut, jumlah RTLH yang masih tercatat berkurang menjadi 19.937 unit. Data tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan berikutnya secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan skala prioritas.
Program bantuan RTLH tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa program juga bertujuan meningkatkan kualitas hunian, keamanan bangunan, kesehatan lingkungan, serta kenyamanan masyarakat dalam menempati rumah yang layak.
Dokumen yang sama juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan RTLH. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas jangkauan bantuan.
Selain itu, pemutakhiran data secara berkala tetap menjadi perhatian agar kebijakan yang diambil selalu mengacu pada kondisi terbaru di lapangan. Dengan basis data yang semakin lengkap, perencanaan penanganan RTLH di Kabupaten Lumajang diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, bertahap, dan berkelanjutan.
(RT**)
