Nusantara News Probolinggo - Membangun desa bukan cuma soal aspal mulus atau gapura megah dengan slogan bombastis. Infrastruktur desa jauh lebih luas dari itu. Kita bicara soal irigasi yang mengalirkan harapan, drainase yang mencegah genangan keputusasaan, jaringan internet yang membuka jendela dunia, embung yang menyimpan air juga masa depan.
Desa adalah nadi agraris negeri ini. Program Pemerintah Pusat untuk Ketahanan Pangan Nasional menjadi Prioritas sehingga membutuhkan Infrastruktur yang mendukung Program tersebut khususnya bagi para petani di pelosok desa, karena tanpa Infrastruktur yang memadai Petani kita bagaikan Prajurit tanpa senjata.
Camat LIRA Paiton, Ipung Fadol, saat dikonfirmasi,2/5/2025 , mengatakan bahwa terhambatnya pembangunan di desa karena adanya Ego sektoral yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga infrastruktur pendukung bagi Petani tidak pernah terealisasi .
Beliau juga menegaskan bahwa Desa Alastengah, Kecamatan Paiton tampak sukses membangun jalan desa, akses jalan tani, dan bahkan pagar umum di sepanjang jalan. Sekilas terlihat mematuhi regulasi. Tapi begitu kita memutar pandang ke desa tetangganya ,Sidodadi dan Karanganyar , kita langsung dijebak dalam lorong kecurigaan . Di sana, jalan desa yang jadi penghubung antarwilayah sangat memprihatinkan.
Beliau juga menambahkan bahwa Selama hampir tiga tahun kepemimpinan kepala desa yang baru, tak tampak geliat pembangunan infrastruktur berarti. Jangankan akses jalan tani, jalan umum saja terlihat berantakan bagaikan gladiator memangsa musuh .Kondisinya rusak parah, seolah tak pernah disentuh anggaran padahal semua desa mendapat dana yang sama dari pusat.
" Dengan adanya Ego sektoral Kepala Desa Sidodadi dan Karanganyar Paiton pembangunan menjadi terhambat padahal untuk Sidodadi yang saat ini dijabat oleh Pj. Kepala Desa tidak nampak pembangunan yang berarti bagi masyarakat begitu pula Desa Karanganyar akses jalan umum masih belum ada perbaikan jalan padahal semua mata menyoroti kalah sama Desa Alas Tengah ", Kata Camat Lira , Ipung Fadol .
" Ini bukan warung kopi ! ini membangun negara melalui desa , dana yang digunakan berasal dari APBN dan APBD oleh karena itu, Kami mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Probolinggo dan BPK segera lakukan audit investigasi terkait penggunaan anggaran secara transparan karena Kami Menduga ada penyalahgunaan anggaran ", Tegasnya dengan nada meradang.
Bersambung....
(MH**)
