.png)
Nusantara News Probolinggo - Berdasarkan berita dibeberapa media online, Dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo kembali menuai sorotan tajam. Dugaan dua siswa SD Mutif Kraksaan yang gagal mengikuti ujian karena terkendala tunggakan pembayaran bulanan memicu gelombang kritik dari berbagai pihak.
Peristiwa ini dinilai bukan sekadar persoalan administrasi sekolah, melainkan cermin buram wajah pendidikan yang perlahan kehilangan nurani terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ironisnya, yang harus menanggung beban bukan pihak pengambil kebijakan, melainkan anak-anak usia sekolah dasar yang seharusnya mendapat perlindungan dan dukungan penuh untuk belajar.
Di usia yang mestinya dipenuhi semangat mengejar cita-cita, mereka justru harus menelan rasa malu dan kecewa karena tidak dapat mengikuti ujian bersama teman-temannya. Luka seperti ini bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga menyangkut tekanan psikologis yang dapat membekas dalam ingatan anak.
Kondisi ekonomi keluarga yang menjadi alasan keterlambatan pembayaran semestinya menjadi pertimbangan kemanusiaan bagi pihak sekolah. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, banyak orang tua berjuang keras memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun ketika pendidikan justru berubah menjadi tekanan tambahan bagi rakyat kecil, publik mulai mempertanyakan ke mana arah kebijakan pendidikan saat ini berjalan.
Sekolah sejatinya menjadi tempat lahirnya harapan dan masa depan, bukan ruang yang menghadirkan ketakutan akibat persoalan biaya. Pendidikan bukan barang dagangan yang dapat dihentikan sementara ketika pembayaran tersendat. Jika benar ujian dijadikan alat tekanan terhadap wali murid agar segera melunasi tunggakan, maka kebijakan tersebut dianggap mencederai nilai moral dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai tidak bisa lepas tangan dari persoalan ini. Selama ini anggaran pendidikan selalu disebut besar dan menjadi prioritas nasional. Namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya siswa yang terancam kehilangan hak belajar hanya karena faktor ekonomi keluarga. Besarnya anggaran pendidikan terasa seperti gema kosong ketika anak-anak kecil tetap harus menangis akibat kemiskinan.
Erik Ledyson DP selaku Menteri Pendidikan GAPKM melontarkan kritik keras terkait polemik tersebut. Ia menilai dugaan pelarangan siswa mengikuti ujian karena tunggakan merupakan bentuk kegagalan moral dunia pendidikan.
“Kalau benar siswa ditahan hak ikut ujiannya karena tunggakan, ini sangat memalukan. Anak-anak jangan dijadikan korban keadaan ekonomi orang tuanya. Pendidikan seharusnya menjadi penyelamat masa depan, bukan alat tekanan terhadap rakyat miskin,” Tegasnya, 20/05/2026.
Tak hanya itu, Erik Ledyson DP juga menyindir keras pemerintah dan pihak sekolah yang dinilai terlalu sibuk membangun pencitraan pendidikan ramah anak namun praktik di lapangan justru berbeda. Menurutnya, jangan sampai dunia pendidikan berubah menjadi arena diskriminasi ekonomi terselubung, di mana siswa dari keluarga mampu diperlakukan aman sementara siswa miskin harus menanggung rasa malu dan tersisih hanya karena keterbatasan biaya.
Kasus ini kini menjadi tamparan keras bagi wajah pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat berharap ada evaluasi serius dan langkah nyata dari pemerintah maupun instansi pendidikan terkait agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebab pendidikan adalah hak setiap anak bangsa tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya, dan tidak seharusnya masa depan seorang anak diputus hanya karena tunggakan bulanan.
(MH**)
